Suara Dari Pejalan Kaki

By : Tomy Nurseta

Manusia ditakdirkan sebagai pejalan kaki. Maka berjalan kaki seharusnya termasuk hak asasi paling dasar yang melekat pada diri manusia. Itulah mengapa, manusia sebagai pejalan kaki membutuhkan kenyamanan, keamanan, dan kemandirian dalam penggunaan haknya.

Pejalan Kaki di Jl. KH Mas Mansyur, Tanah Abang Jakarta

Pejalan Kaki di Jl. KH Mas Mansyur, Tanah Abang Jakarta © Tomy Nurseta

Sayangnya,di banyak kota besar di Indonesia termasuk Jakarta, pejalan kaki masih dihantui berbagai macam bahaya, berjalan kaki di Jakarta bak masuk ke dalam mulut singa yang akan menerkam, penuh marabahaya.

 Hak pejalan kaki sebetulnya sudah tertuang dalam Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), di mana dijelaskan bahwa setiap ruas jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan fasilitas bagi pejalan kaki.
Dilanjutkan dengan Pasal 93 ayat 2 yang menyebutkan tentang pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, dan pemberian kemudahan bagi penyandang cacat. Hak-hak istimewa pejalan kaki juga tercantum dalam pasal 106 ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda,”

Pejalan Kaki di sekitar kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta harus berjalan di badan jalan raya, akibat pemilik mobil yang tidak bertanggung jawab yang memarkirkan mobilnya di trotoar

Pejalan Kaki di sekitar kawasan perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta harus berjalan di badan jalan raya, akibat pemilik mobil yang tidak bertanggung jawab yang memarkirkan mobilnya di trotoar © Tomy Nurseta


Namun pada kenyataannya bunyi undang-undang tak ada suaranya di kenyataan. Pemerintah yang seharusnya membangun dan memelihara fasilitas bagi pejalan kaki tampak termangu dan gagap menghadapi jumlah kendaraan bermotor yang membludak setiap tahun. Ditambah lagi dengan tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi dimana di kota-kota besar pemerintah baik pusat maupun daerah masih sibuk berdebat mana yang ruas jalan pemerintah pusat dan mana ruas jalan provinsi. Imbasnya pejalan kaki terabaikan, ini bisa dilihat fasilitas pejalan kaki di berbagai titik yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Pejalan kaki di Jl. KH Wahid Hasyim, Jakarta yang harus berjalan di badan jalan raya akibat trotoar telah dipenuhi motor yang parkir hingga hampir menutupi separuh ruas jalan raya.

Pejalan kaki di Jl. KH Wahid Hasyim, Jakarta yang harus berjalan di badan jalan raya akibat trotoar telah dipenuhi motor yang parkir hingga hampir menutupi separuh ruas jalan raya. © Tomy Nurseta


Masalah lainnya adalah fasilitas – fasilitas bagi pejalan kaki yang bergeser fungsi. Contoh pergeseran fungsi adalah banyaknya trotoar yang menjadi lapak pedagang kaki lima (PKL) atau disulap menjadi lahan parkir liar. Pergeseran fungsi ini mengorbankan pejalan kaki, alih-alih berjalan di trotoar, pejalan kaki justru berjalan di ruas jalan raya dengan resiko tertabrak atau terhempas kendaraan yang lalu lagi.

Kondisi trotoar di sekitar kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat yang sangat menyulitkan pengguna kursi roda. Idealnya sebuah trotoar selain harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan penggunanya, juga harus memegang asas kemandirian sehingga para pengguna kursi roda benar-benar bisa mandiri dalam menggunakan haknya.

Kondisi trotoar di sekitar kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat yang sangat menyulitkan pengguna kursi roda. Idealnya sebuah trotoar selain harus mampu menjamin keamanan dan kenyamanan penggunanya, juga harus memegang asas kemandirian sehingga para pengguna kursi roda benar-benar bisa mandiri dalam menggunakan haknya. © Tomy Nurseta

 

Trotoar di sekitar Sarinah, Jakarta yang kerap dijadikan jalan pintas oleh pengendara motor untuk menerobos kemacetan.

Trotoar di sekitar Sarinah, Jakarta yang kerap dijadikan jalan pintas oleh pengendara motor untuk menerobos kemacetan. © Tomy Nurseta

Peliknya masalah di atas ditambah dengan kurangnya kesadaran pengendara kendaraan bermotor dengan menyerobot trotoar, baik untuk parkir kendaraan mereka atau menjadikan trotoar sebagai jalan pintas untuk menembus kemacetan.

Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki sedang menyampaikan kritik dan masukan dari pada aktivis kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jakarta yang ikut menghadiri aksi memperingati 3 tahun tragedi tugu tani.

Alfred Sitorus, Ketua Koalisi Pejalan Kaki sedang menyampaikan kritik dan masukan dari pada aktivis kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Jakarta yang ikut menghadiri aksi memperingati 3 tahun tragedi tugu tani.

Faisal Rusdi, Salah satu aktivis yang konsisten menyuarakan hak-hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Jakarta 22 Januari 2015

Faisal Rusdi, Salah satu aktivis yang konsisten menyuarakan hak-hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Jakarta 22 Januari 2015

Para aktivis yang Tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki tengah menggelar aksi damai pada tanggal 22 Januari 2015 bertepatan dengan 3 tahun terjadinya tragedi Tugu Tani dimana seorang pengendara mobil telah menabrak dan menewaskan 8 orang pejalan kaki.

Para aktivis yang Tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki tengah menggelar aksi damai pada tanggal 22 Januari 2015 bertepatan dengan 3 tahun terjadinya tragedi Tugu Tani dimana seorang pengendara mobil telah menabrak dan menewaskan 8 orang pejalan kaki.

Berbagai masalah dan terampasnya hak-hak pejalan kaki inilah yang kemudian melahirkan gerakan kolektif untuk mengembalikan hak-hak pejalan kaki. Sejak Juli 2012 sejumlah aktivis pejalan kaki kemudian bergabung dan mendirikan Koalisi Pejalan Kaki, koalisi ini konsisten meneriakkan hak-hak pejalan kaki dalam berbagai kesempatan.

Penggunaan zebra cross untuk menyeberang jalan.

Penggunaan zebra cross untuk menyeberang jalan.

Kondisi trotoar di bawah Jalan Layang Non Tol, Kuningan, Jakarta Selatan

Kondisi trotoar di bawah Jalan Layang Non Tol, Kuningan, Jakarta Selatan

Koalisi yang diketuai Alfred Sitorus ini, yang bermarkas di Gedung Sarinah Lt. 12 Jl MH Thamrin Jakarta, rutin menggelar aksi turun ke jalan dan melakukan advokasi kepentingan pejalan kaki. Kini komunitas itu telah memiliki ribuan anggota yang tersebar di sepuluh kota di Indonesia. Di Jakarta sendiri, Koalisi Pejalan Kaki aktif melakukan aksi, karena berjalan kaki adalah hak asasi yang harus terus diperjuangkan.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail